Garuda Indonesia Masih Alami Kerugian

27-08-2018 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Eriko Sotarduga foto : Naefuroji/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Eriko Sotarduga menilai pendapatan Garuda Indonesia yang naik menjadi 1,9 miliar dollar AS pada 2018, dibanding 1,8 miliar dolar AS pada 2017, masih tidak menguntungkan. Kendati keuntungan mengalami kenaikan sebesar 5,9 persen, Garuda Indonesia masih mengalami kerugian yang cukup signifikan.

 

Hal ini disampaikannya pada saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).

 

“Tidak ada langkah yang baik dari Garuda Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini saham Garuda Indonesia yang masih di miliki oleh negara hanya 60 persen, sisanya dimiliki oleh swasta. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan juga, pasti dijual lagi,” tegas Eriko.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, jika tidak ada langkah yang dilakukan oleh pihak Garuda Indonesia untuk memperbaiki masalah kerugian, maka akan berdampak terhadap masa depan tenaga kerja, pegawai dan fasilitas yang didapatkan oleh penumpang Garuda Indonesia.

 

“Kalau hanya seperti ini saja, nanti yang dikurangi pramugarinya. Yang tadinya di business class dari 4 orang hanya menjadi 2 orang saja, dan akan terus mengalami pengurangan, agar menekan biaya. Sehingga fasilitas yang didapatkan juga berkurang, yang akan berakibat kepada pendapatan perusahaan,” tandas politisi dapil DKI Jakarta tersebut.  

 

Ia berpendapat walaupun Garuda Indonesia memiliki pramugari yang ramah, tetapi juga mengalami ketertinggalan dengan maskapai lain yang sudah jauh lebih modern. “Desain bangku pesawat Garuda pada business class tertinggal dengan maskapai lain. Contohnya maskapai lain sudah mempunyai posisi tempat duduk yang mengikuti perkembangan zaman, tetapi Garuda masih mengikuti yang lama,” imbuhnya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...